A Sofyan N
13 Feb 2022 at 17:06Presiden Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayef menetapkan status darurat selama 2 pekan di kota Almaty dan di Provinsi Mangistau pada Rabu (05/01/22).
Hal ini dilakukan terkait kerusuhan dari aksi demonstrasi kenaikan harga BBM dan gas LPG yang terjadi. Selain itu, kerusuhan ini juga memicu pengunduran diri massal kabinen pimpinan Perdana Menteri Askar Mamim pada Rabu kemarin.
Negara yang berada di wilayah Asia Tengah tersebut telah dibuat ramai oleh aksi demonstrasi sejak awal memasuki tahun 2022. Puncaknya pada pekan ini, demonstran yang mulai menyerbu gedung-gedung pemerintahan membuat Kazkahstan ketar ketir.
Terbaru, pemerintah pun melakukan pemutusan akses internet dan telepon selular secara menyeluruh di negara mereka. Tindakan yang dilakukan dalam skala nasional ini diharapkan dapat meredam kerusuhan yang terjadi.
Mengingat kembali statuts darurat yang telah diterapkan pemerintah semenjak awal Januari. Kini pemerintah memutuskan untuk kembali memperpanjang status darurat tersebut dan diterapkan secara nasional hingga 19 Januari mendatang. Dikutip dari AFP, saluran televisi negara Khabar 24.
“Status darurat ini akan membatasi pergerakan masyarakat, termasuk pengurangan keberadaan transportasi, pertemuan massal, acara keluarga yang terkait dengan kelahiran, pernikahan bahkan kematian,” lanjut laporan pada Khabar 24.
Penyebab awal kerusuhan tersebut ialah lonjakan harga BBM dan Gas LPG di Mangistau. Wilayah ini disebut sebagai wilayah yang kaya akan hidrokarbon. Setelah aksi protes berlangsung, pemerintah memang telah menurunkan harga BBM, namun masyarakat merasa tidak puas dengn keputusan tersebut.
Mangistau memang bergantung pada gas LPG sebagai bahan bakar utama kendaraan mereka. Setiap lonjakan harga tentu saja memengaruhi hampir seluruh sektor kehidupan masyarakat, termasuk harga makanan dan kebutuhan lainnya.
Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyerukan agar seluruh pihak di Kazakhstan dapat menahan diri dalam menyikapi keadaan darurat yang sedang melanda negara mereka. Pemerintahan harus tetap tenang menangani permasalahan yang ada.
0