Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah-masalah dalam pembiayaan pembangunan. Di Indonesia sendiri lebih dari 80% penerimaan Negara Republik Indonesia berasal dari pajak.

Pemerintah menargetkan penerimaan pajak 2023 sebesar Rp1.718 triliun. Dengan jumlah sebesar ini, penerimaan pajak akan berkontribusi sekitar 70 persen dari total pendapatan negara dalam APBN 2023 sebesar Rp2.463 triliun.. Dalam normalnya APBN yang baik adalah penerimaan utamanya adalah dari pajak, bukan berasal dari pengelolaan Sumber Daya Alam semata, karena salah satu fungsi dari pajak adalah fungsi stabilitas karena dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.

Dalam konteks yang lebih luas, fungsi pajak adalah menjadi komponen untuk mencapai stabilitas ekonomi. Dalam suatu perekonomian, adanya fenomena kenaikan harga yang signifikan dalam jangka waktu tertentu secara terus menerus dikenal sebagai inflasi. Apabila harga terus naik atau terjadi inflasi, menunjukkan bahwa perekonomian terus menggeliat karena konsumen semakin banyak yang berbelanja, namun keterbatasan produksi membuat harga terus merangkak naik. Permintaan menjadi lebih banyak ketimbang penawaran. Sebaliknya, ketika harga-harga barang cenderung jatuh menunjukkan bahwa perekonomian mungkin saja tengah lesu. Harga menjadi lebih murah karena terjadi surplus pada produksi, jumlah barang yang ditawarkan justru lebih banyak ketimbang permintaan.

Jika pendapatan dari pajak ini dipengaruhi untuk pengeluaran terhadap nilai komponen pemerintah. Maka peningkatan pungutan pajak ini dapat berpengaruh terhadap beberapa faktor. Peningkatan pajak sendiri akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi jika nilai investor, konsumsi, dan neto ekspor minimal tetap. Suatu pajak akan menurunkan konsumsi, namun pajak dapat menaikan pendapatan pemerintah. Karena nilai uang yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk pajak sama dengan pendapatan pemerintah dari pajak tersebut.

Tujuan pembangunan suatu negara merupakan peningkatan pendapatan nasional per kapita, distribusi pendapatan yang merata serta menciptakan suatu lapangan kerja, melihat lebihDampak langsung terhadap pungutan pajak tersebut ialah pendapatan disponsibel. Disponsibel sendiri merupakan pendapatan perorangan dikurangi oleh suatu pajak. Sehingga ketika pungutan pajak dinaikkan, maka pendapatan disponsibel relative akan menjadi turun. Demikian jika pungutan pajak diturunkan maka konsumsi relative naik. Naik nya konsumsi ini akan berpengaruh terhadap menaiknya pendapatan nasional.  Berikut kita akan membahas manfaat pajak bagi pembangunan, yaitu:

1. Pertanian

Insentif untuk kegiatan pertanian di seluruh negara bertujuan untuk melestarikan dan mempromosikan pertanian dan peternakan. Beberapa insentif berusaha membantu petani kecil.

2. Teknologi

Negara-negara sering memfokuskan insentif pada teknologi tinggi, bioscience, dan kegiatan manufaktur maju, berharap bahwa menarik perusahaan-perusahaan ini akan meningkatkan reputasi negara sebagai pusat teknologi. Hubungan ini menarik pekerjaan bergaji tinggi dan karyawan yang berpendidikan tinggi dan negara melihatnya sebagai cara untuk mendiversifikasi ekonomi mereka.

Bagian dari insentif teknologi menargetkan pengembangan pusat data. Mendorong perusahaan untuk membuat komputer atau pusat data Internet, biasanya dengan menawarkan pengurangan atau tidak ada pajak penjualan pada server komputer dan pembelian peralatan lainnya atau dengan membebaskan peralatan dari pajak properti pribadi.

3. Insentif manufaktur

Negara-negara sangat tertarik untuk menarik produsen yang menawarkan upah dan tunjangan yang relatif tinggi. Selain itu, pabrikan besar seperti pabrik perakitan mobil sering mendorong pemasok, terutama pabrikan lain, untuk mencari di dekatnya. Negara-negara paling sering menawarkan penciptaan pekerjaan dan kredit investasi kepada para produsen, tetapi banyak negara  juga memberi mereka pengurangan pajak properti baik yang nyata maupun pribadi. Beberapa pengecualian pajak bertujuan untuk mengurangi distorsi pajak dan umumnya tidak dianggap sebagai insentif.

5. Insentif Pajak Secara Geografis

Menyatakan baik membuat atau memungkinkan masyarakat untuk menunjuk zona, terutama di komunitas yang tertindas, di mana untuk mendorong kegiatan ekonomi. Idenya adalah insentif pajak yang signifikan akan meningkatkan investasi di wilayah geografis dan dengan demikian mengarah ke lebih banyak pekerjaan dan komunitas yang direvitalisasi.

6. Zona Perusahaan

Zona yang paling umum adalah zona perusahaan juga kadang disebut zona pemberdayaan. Pemerintah,  lokal menawarkan berbagai insentif yang ditargetkan di zona-zona ini untuk mendorong kegiatan ekonomi di daerah-daerah dengan tingkat pengangguran tinggi atau penurunan nilai properti. 

7. Peningkatan Pajak Daerah Keuangan

Pajak adalah pertimbangan dalam keputusan bisnis tentang lokasi, tetapi mereka bukan satu-satunya. Meskipun perusahaan menerima insentif pajak, ketersediaan transportasi dan biaya tenaga kerja yang rendah lebih sering mendorong keputusan bisnis tentang ekspansi atau relokasi. Para profesional pemilihan situs perusahaan memberi peringkat ketersediaan tenaga kerja terampil dan lahan yang memadai serta infrastruktur yang lebih tinggi daripada mereka menetapkan kebijakan pajak.

Add Name

Add Email

Add Comment

Post Comment