YANG BERMASALAH SISTEM BANKNYA, MENGAPA QANUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NO. 11 TAHUN 2018 YANG HARUS DI REVISI?

Permasalahan sistem yang dialami oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) selama 5 hari lamanya yang dimulai sejak 8 mei 2023 membuat nasabah mengajukan keluhan, pasalnya nasabah tidak dapat mengakses akun bank hingga tidak dapat melakukan kegiatan transaksi atau penarikan uang dari atm, ini merupakan hal yang sangat fatal karena mengakibatkan terhambatnya roda perekonomian hingga terhambatnya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Bank Syariah Indonesia (BSI) sendiri merupakan salah satu bank yang memiliki nasabah yang cukup besar di Aceh, sehingga isu permasalah sistem yang dialami Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi isu penting hingga menarik atensi petinggi daerah.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)  Saiful Bahri (Pon Yaya) memaparkan bahwa permasalahan pelayanan bank syariah di Aceh juga didasari oleh adanya Qanun Lembaga Keuangan Syariah. Saiful bahri menyamapikan “Kami sudah bermusyawarah di lembaga, kami menilai qanun LKS harus ditinjau ulang supaya bank konvensional itupun bisa tetap beroperasi di Aceh. Biar masyarakat merdeka memilih, mau dia ke neraka atau ke surga, biar dia yang memilih itukan hak dia jangan pemerintah seolah-olah ini adalah surga ini adalah neraka,”.

Saiful Bahri memeparkan adanya Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mengahambat roda perekonomian untuk dapat terjalin secara global, hal ini didasari dengan terbatasnya jumlah akses bank untuk dapat melakukan kegiatan transaksi.

Dengan perjuangan keringat, darah dan air mata, Aceh berhasil mendapatkan hak istimewa untuk dapat mengatur otonomi daerah secara mandiri. Kesempatan ini tentu menjadi media yang baik untuk dapat mengatur sistem pemerintahan dan kepentingan masyakat. Dalam hal ini Aceh memilih untuk menjalankan otonomi daerah sesuai dengan prinsip Syariah. Hal ini membuat Provinsi Aceh berbeda dengan provinsi-provinsi lainnya. Prinsip syariah ini lah yang melahirkan banyak undang-undang untuk dijalankan dengan prinsip syariah, hingga muncullah Qanun Lembaga keuangan Syariah (LKS) no 11 tahun 2018.

              Adanya permasalahan sistem yang dialami oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) tidak ada hubungannya dengan keharusan untuk merevsisi Qanun Keuangan Syariah No. 11 Tahun 2018. Di Aceh sendiri tidak hanya Bank Syariah Indonesia (BSI) saja yang menjadi satu-satunya bank yang menganut sistem syariah. Tetapi juga terdapat bank-bank syariah lainnya, seperti Bank Muamalat, Bank BCA Syariah, Bank Maybank Syariah, Bank Danamon Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank BTN Syariah, Bank CIMB Niaga Syariah, Bank BTPN Syariah hingga Bank Mega Syariah.

              Merevisi Qanun Lemabaga Keuangan Syariah No. 11 Tahun 2018 bukanlah cara yang efektif untuk menyelasaikan permasalah ini, melainkan sistem dari Bank Syariah Indonesia (BSI) lah yang harus di perbaiki. Pemerintah provinsi Aceh diharapkan juga dapat mengajak bank syariah lainnya untuk membuka cabang lebih banyak di daerah kabupaten di Aceh, untuk mencegah masyarakat untuk bekergantungan hanya dengan 1 bank saja.

Merevisi Qanun Lembaga Keuangan Syariah No. 11 Tahun 2018 dengan memperbolehkan masuknya kembali bank konvensinal adalah bentuk mempermalukan diri karena tidak mampu bertahan dengan apa yang sudah ditetapkan. Seharusnya pemasalahan ini menjadi pembelajaran agar bank syariah kedepannya dapat melakukan perkembangan dengan lebih baik lagi.

Ditulis Oleh :

Nama             : Chairunnisa

NIM                : 4022020075

Add Name

Add Email

Add Comment

Post Comment