Sejak menjadi bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, gerak pembangunan di Papua telah melewati berbagai tahapan dan proses yang dirumuskan dengan perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Gerakan pembangunan tersebut seharusnya menempatkan provinsi Papua sejajar dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Tetapi, pada kenyataannya, sejak mulai menjadi bagian dari Negara Republik Indonesia sampai sekarang, Papua tidak pernah bebas dari permasalahan yang menyangkut persatuan Indonesia. Antara masyarakat Papua dan luar Papua saling curiga, kehidupan sehari – hari di Papua pun masih berada dalam ketakutan,tidak tenteram, tidak nyaman. Semua itu membawa Papua berada semakin jauh dari kedamaian.   

Sudah alami dan disadari bahwa penanganan konflik di Papua dengan kekerasan, belum menyelesaikan masalah. Berbagai usaha dapat dilakukan untuk memperkuat perekat dan tali pengikat persatuan dan kesatuan nasional, di antaranya melalui peningkatan dialog dan komunikasi, serta rekonsiliasi  yang merukunkan antara beberapa lapisan masyarakat untuk bersama – sama membangun masa depan.

Membangun dialog damai dan rekonsiliasi, untuk mengakhiri konflik dan   rasa saling curiga dalam  masyarakat, LMS, lembaga masyarakat adat, tokoh adat, tokoh agama, maupun kelompok   atau organisasi masyarakat yang ada di Papua dan semua lapisan masyarakat Papua dengan pemerintah sangatlah penting. Dengan cara ini, akan memperkecil terjadinya perpisahan sepihak.

DIALOG DAN REKONSILIASI SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN KEPERCAYAAN

Faktanya, Indeks Pembangunan Manusia Papua masih yang terendah di seluruh Indonesia. Kabupaten-kabupaten pemekaran di pedalaman Papua adalah wilayah terpencil dan terbelakang di Indonesia. Padahal tak hanya dari DAU dan DAK saja Papua yang mendapat kucuran dana. Melalui Otsus, triliunan rupiah terus mengalir ke Papua. Tetapi, alasan mendekatkan pelayanan dan pembangunan saat memekarkan wilayah belum sepenuhnya terbukti.

Dalam posisi seperti ini, Papua perlu jalan keluar. Dialog yang digagas oleh jaringan Damai Papua patut mendapat perhatian serius, karena tidak hanya membangun ruang yang lebih demokratis tetapi lebih setara. Intensitas para Pendiri Bangsa yang menempatkan kewarganegaraan sebagai dasar hidup mandiri menjadi aktual dalam proses dialog ini.

Di sisi lain, konsultasi publik baik terhadap masyarakat asli Papua maupun kelompok pendatang yang dilakukan oleh Jaringan Damai Papua menciptakan gagasan tentang dialog yang lebih terinternalisasi. Selain itu, dalam konsultasi publik dapat menjadi bahan untuk membangun kesepahaman bersama yang baik antarmasyarakat dan kelompok di Papua, serta antara pemerintah. Hal itu pula yang sebenamya juga menjadi dasar utama ketika Pemerintah hendak mengembangkan dan membangun Papua. Kepercayaan kepada masyarakat, kepercayaan kepada Orang Papua adalah kunci pembuka dan untuk mencari solusi atas aneka persoalan Papua.

Sulit untuk mengatakan bahwa seseorang berpihak, melindungi, dan memberdayakan orang lain jika ia tidak pernah sungguh-sungguh percaya pada orang tersebut. Demikian pula dengan hubungan antara pemerintah pusat dan Papua. Dalam semua aspek dan sektor jika tidak ada kepercayaan, meskipun telah dibuat aneka ketentuan dan undang-undang yang memihak atau melindungi,akan menjadi tidak berarti.

Itulah yang menjadi titik penting mengapa dialog perlu. Dialog sungguh-sungguh mengandaikan adanya kekecewaan kepercayaan. keyakinan untuk mau berdialog, atau   kemauan dan 'keinginan untuk mengajak berdialog adalah niat untuk mau percaya. Papua telah menawarkan gagasan itu, artinya Papua saat ini mencoba untuk mau dan tengah membangun kemauan untuk percaya pada pemerintah,pemerintah pun diharapkan mau membangun langkah serupa, karena persoalan Papua tidak dapat diselesaikan hanya dengan gelontoran uang saja.

DIALOG DAN REKONSILIASI SEBAGAI UPAYA MENYELESAIKAN MASALAH PAPUA SECARA DAMAI

Ketika berbicara tentang upaya menyelesaikan masalah Papua secara damai maka kita akan menemukan berbagai tawaran konsep dari berbagai komponen di Papua, dari daerah lain di Indonesia dan dari komponen masyarakat internasional. Dalam tulisan ini hanya akan menguraikan dua konsep yang telah dikerjakan oleh komponen Papua dalam kerjasama dengan para pihak di luar Papua yang selama ini terus menjadi rujukan bagi upaya-upaya penyelesaian konflik di Papua. Dua konsep yang dimaksud adalah: Papua Zona Damai atau Papua Tanah Damai; serta konsep Dialog Damai.

Konsep Papua Zona Damai yang kemudian lebih populer dengan Papua Tanah Damai adalah konsep yang digerakkan oleh komponen adat, komponen agama dan beberapa komponen rakyat lainnya. Konsep Dialog Damai merupakan salah satu konsep yang lebih mengarah pada pemanfaatan mekanisme politik dalam menyelesaian persoalan Papua secara menyeluruh dan komprehensif. Tekanan utama dalam dialog ini adalah penyelesaian tiga akar permasalahan Papua, yaitu permasalahan status politik Papua, kekacauan pembangunan dan permasalahan kekerasan negara atau pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Makin nyata dan terasa, ketika konsep ini diajarkan lebih teduh, lebih intens dengan langkah-langkah akademis yang lebih sistematis. Dari usaha-usaha inilah kemudian terbentuk Jaringan Damai Papua yang telah bekerja mengorganisir Konferensi Perdamaian Tanah Papua yang berlangsung tanggal 5 -7 Juli 2011 maupun beberapa tahapan konsultasi publik. Dengan demikian, jelas sudah bahwa hari ini telah ada konsep, sudah ada instrumen kerja serta membuat kuat kesadaran rakyat untuk menyelesaikan masalah Papua melalui jalan damai.

Add Name

Add Email

Add Comment

Post Comment