Potret Toleransi di Kota Padang : Cap Go Meh dan Serak Gulo

Oleh: Onriza Putra – Duta Damai Dunia Maya Regional Sumatera Barat

Berbicara tentang masyarakat minang seakan tidak ada ujungnya. Dari sudut pandang manapun, tetap menarik. Hingga sekarang, sisa – sisa kebanggaan masa lalu masih menjadi tema di suraulapau dan rantau. Tokoh – tokoh nasional awal kemerdekaan diisi oleh putra – putri dari ranah minang. Di bidang sastra, sebagian besar pengarang di Balai Pustaka berasal dari minang. Etnis ini juga dikenal sebagai etnis pedagang yang ulet dan memiliki ragam kuliner yang mendunia. Sejak PRRI dikalahkan oleh pusat, bangsa ini dianggap telah kalah. Namun, kebanggaan atas masa lalu dan perkembangan dari dekade ke dekade membuat minang tetap dibicarakan.

Literatur – literatur yang membahas masyarakat minang sangat banyak, baik di dalam maupun diluar negeri. Tema yang dibahas pun sangat beragam, mulai dari sosial – budaya, politik, ekonomi, agama hingga masakan. Agama dan adat sangat banyak diceritakan orang. Minang identik dengan Islam. Adat basandi syara’, syara’  basandi kitabullah tetap dipegang hingga saat ini.

Saat ini banyak kalangan menilai Indonesia sedang digerogoti ancaman intoleransi dan radikalisme. Bagaimana pula minangkabau berhadapan dengan ancaman ini dan bagaimana kehidupan budaya dan agama lain disini?

Saat sedang panas-panasnya Pemilu 2019, Mahfud MD mengeluarkan statement yang membuat masyarakat minang “tagak talingo“. Mantan Ketua MK ini menyebut Sumatera Barat termasuk provinsi garis keras, provinsi lainnya yaitu Jawa Barat, Aceh, dan Sulawesi Selatan. Tentu saja pernyataan ini banjir kritik dari orang minang, baik di media massa dan tentu saja media sosial. Dan juga, Setara Institute, sebuah lembaga yang rutin melakukan penelitian dan advokasi tentang demokrasi, kebebasan politik dan hak asasi manusia, menyatakan Kota Padang termasuk 10 kota dengan skor toleransi terendah. Hasil penelitian ini dirangkum dalam Ringkasan Eksekutif Indeks Kota Toleran Tahun 2018. Variabel yang diteliti adalah Regulasi Pemerintah, Regulasi Sosial, Tindakan Pemerintah dan Demografi Agama. Skor untuk Kota Padang hanya 3.450, dimana skor tertinggi ialah 6.513 yang diperoleh Kota Singkawang.

Pada tahun 2013, survei Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) juga menempatkan Sumatera Barat di posisi terburuk ditinjau dari kebebasan berekspresi. Banyak kalangan juga menilai penolakan Lippo Grup beberapa tahun silam juga menambah deretan kasus intoleransi di Padang.

Benarkan demikian?

Di Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang, Gereja, Vihara dan Kelenteng akan dengan mudah kita temukan. Walaupun kota ini mayoritas masyarakat minang, namun tidak menutup kemungkinan juga didiami oleh etnis dan agama lain.

Salah satu kegiatan yang mencolok adalah Perayaan Cap Go Meh di kawasan Pondok. Kegiatan ini tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Tionghoa saja, melainkan juga kebanggaan warga Kota Padang. Bahkan, event ini termasuk kegiatan kebudayaan dan ditunggu – tunggu oleh wisatawan.

Lain lagi Serak Gulo. Perayaan ini diselenggarakan oleh komunitas masyarakat India yang ada di Kota Padang. Masyarakat berbondong-bondong untuk ikut serta merayakan euphoria kegiatan ini.

Hampir tidak pernah ada kasus-kasus penodaan dan kekerasan agama di Kota Padang. Masyarakat dari etnis, suku, budaya dan agama lain hidup dengan tentram di Kota Padang. Hal ini tentu didorong oleh budaya minang yang ekslusif dan egaliter. Namun, hasil survei diatas dapat kita gunakan sebagai acuan mengintropeksi diri. Upaya-upaya menangkal radikalisme harus tetap dilakukan dalam kerangka keminangkabauan, baik melalui adat maupun melalui penguatan fungsi jabatan-jabatan seperti penghulu, niniak mamak maupun bundo kanduang. Isu radikalisme tidak boleh dianggap remeh dan patut kita waspadai.

Dikutip dari: dutadamaisumaterabarat.id | Ilustrasi:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *