Perlunya Monitoring Secara Online untuk Cegah Pemanfaatan Teknologi Informasi oleh Jaringan Terorisme

Jakarta – Tindakan aksi terorisme yang selama ini telah dikategorikan sebagai kejahatan tindak pidana luar biasa, sekarang ini tentunya telah menjadi perhatian dunia, terutama di Indonesia. Karena terorisme yang terjadi di Indonesia pada akhir-akhir ini memiliki keterkaitan ideologis, sejarah dan politis serta merupakan bagian dari dinamika lingkungan strategis pada tataran global dan regional.

Di tahun 2018 sendiri berbagai aksi terorisme telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia seperti di Rutan Mako Brimob Depok, Surabaya, Pekanbaru dan berbagai daerah lainnya. Invansi kelompok radikal terorisme pada cyberspace tentunya menjadi celah yang memudahkan mereka dalam melakukan komunikasi, propaganda, perekrutan, pelatihan dan upaya pendanaan.

Untuk itulah Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT) selaku leading sector dalam bidang penanggulangan terorisme wajib melakukan analisa terhadap berbagai serangan tersebut sehingga bisa dilakukan pencegahan. Untuk itulah melalui Subdit Teknologi Informasi di Direktorat Penindakan pada Kedeputian II bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan menggelar Rapat Analisis dan Evaluasi bidang Teknologi Informasi dalam Pemamnfaatan e-KTP bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri)

Kasubdit Teknologi Informasi (TI) BNPT, Kombes Pol, Zamri, S.Kom, mengungkapkan, berkembangnya teknologi informasi pada saat ini tentunya menjadi faktor yang penting dalam menyebabkan adanya jaringan teror yang tidak terstruktur dan tidak terduga, seperti serangan lone wolf dan serangan dari unexpected actor.

“Melihat keadaan ini, maka penting bagi kami untuk melakukan monitoring secara online yang didukung dengan kemudahan akses terhadap data penunjang proses analisis, seperti data kependudukan, data komunikasi, data media sosial dan tentunya masih banyak lagi,” ujar Kombes Pol Zamri disela-sela rapat tersebut yang digelar di Hotel Ritz Cartlon, Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, operasi bidang teknologi informasi ini dilaksanakan guna mencegah terjadinya upaya tindak pidana terorisme dan tersebarnya propaganda radikalisme dan ajakan terorisme melalui media elektronik, khususnya media sosial.

“Sesuai dengan perkembangan dari kelompok teror selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat untuk menyebarkan propaganda paham radikal, maka tentunya diperlukan pengawasan yang lebih pada media internet atau dunia maya terutama terhadap media social seperti melalui facebook, twitter, instagram, whatshap, telegram dan sebagainya,” ujar pria yang dalam karir kepolisiannya dibesarkan di korps Reserse Polri ini.

Karena pada berbagai media sosial menurutnya terdapat banyak konten yang tersebar tentang bagaimana cara merakit bom, jihad yang sempit, dan hal-hal lainnya yang berbau radikal. “Sehingga untuk menangkal penyebaran paham radikalisme diperlukan kerjasama antar Kementrian/Lembaga terkait pertukaran informasi di bidang teknologi informasi guna mencegah adanya aksi terorisme,” ujar alumni SEPA Beasiswa ABRI tahun 1992 ini.

Untuk itulah menurut Kombes Zamri bahwa BNPT memiliki tugas salah satunya adalah dalam pengelolaan data dan informasi yang terkait dengan aktivitas terorisme. Pengelolaan data dan informasi tersebut mulai dari pendataan para pelaku terorisme, terduga pelaku, kejadian tindak pidana terorisme, Foreign Terrorist Fighters (FTF) dan returnees sampai dengan narapidana terorisme yang tersebar di seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia.

“Tentunya hal ini sangat diperlukan dalam upaya pencegahan, penindakan dan deradikalisasi. Selain itu ini juga sebagai upaya kesiapsiagaan agar aksi teror tersebut tidak terulang kembali,” ucap alumni Universitas Pembangunan Veteran (UPN) “Veteran” Jakarta ini.

Karena itulah dirinya menjelaskan bahwa maksud dari digelarnya rapat Rapat Analisis dan Evaluasi bidang Teknologi Informasi ini adalah untuk melakukan analisis dan evaluasi koordinasi yang telah dilakukan selama ini antar satuan unit kerja di Deputi II BNPT dan Ditjen Dukcapil, Kemdagri serta dalam hal pertukaran data dan informasi terkait terorisme di Indonesia.

“Yang mana bertujuan untuk melakukan analisis dan evaluasi kegiatan bidang teknologi informasi, khususnya pemanfaatan aplikasi data kependudukan Dukcapil dalam hal penanggulangan terorisme. Sehingga dapat terwujudnya koordinasi yang lebih baik dalam pertukaran informasi data dan informasi terkait terorisme di lingkungan BNPT serta dengan Dukcapil pada khususnya,” ujarnya mengakhiri.

Pejabat BNPT yang hadir dalam rapat tersebut diataranya yakni Direktur Pembinaan Kemampuan, Brigjen Pol. Drs. Imam Margono, Direktur Penegakkan Hukum, Brigjen Pol. Eddy Hartono. S.Ik, MH, para pejabat eselon III, eselon IV. Sementara dari Ditjen Dukcapil tampak hadir Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan (FP2DK) Ditjen Dukcapil Kemendagri, Ir Gunawan, MA bersama pejabat eselon III dan staf.

Baca Artikel Lengkap Perlunya Monitoring Secara Online untuk Cegah Pemanfaatan Teknologi Informasi oleh Jaringan Terorisme ditampilkan lebih awal di Damailah Indonesiaku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *